Minggu, 12 Februari 2012

Merancang sistem distribusi

1. Pendahuluan

Kemelut ekonomi di Indonesia telah membuat distribusi barang, terutama kebutuhan bahan pokok, menjadi isyu nasional yang segera harus dipecahkan secara mendasar. Makalah ini akan menyajikan kerangka perancangan dan pengelolaan sistem distribusi barang yang tidak hanya memperhatikan kepentingan produsen, distributor, dan konsumen, tetapi juga kepentingan pemerintah untuk menciptakan sistem distribusi barang yang tangguh dan adil. Di bagian akhir makalah akan disajikan keahlian dan pengetahuan apa yang harus dipunyai oleh para manajer koperasi, agar koperasi bisa memegang peranan yang aktip dalam sistem distribusi barang di indonesia. Peranan software untuk membantu proses distribusi juga penting , oleh karena itu saturnus software mencoba membantu dengan membuat software accounting saturnus distributor . software accounting saturnus distributor adalah sebuah program komputer yang menyatukan aspek penjualan , pembelian , penerimaan kas , pengeluaran kas kedalam kesatuan sistem akuntansi yang terintegrasi . software accounting saturnus distributor merupakan solusi yang murah dan efektif untuk menjalankan proses distribusi.


Komentar Peter Drucker yang sangat terkenal, yang menyatakan bahwa distribution adalah the last dark continent for business to conquer, telah mendorong banyak pihak untuk menaruh perhatian yang lebih besar lagi pada distribusi.

Di tingkat perusahaan ( untuk membedakan dengan tingkat nasional ) konsep dari manajemen distribusi pun mengalami evolusi kearah yang lebih luas dan lebih terintegarsi baik dengan fungsi-fungsi lain dalam perusahaan itu sendiri atau dengan organisasi lain diluar perusahaan.

Konsep distribusi telah berevolusi dari physical distribution management menjadi logistic management dan selanjutnya menjadi supply chain management [Gattorna and Walters, 1996]. Distribusi menjadi penting bagi perusahaan karena disana terlibat sejumlah modal yang besar.

Di Amerika rata-rata total biaya distribusi adalah 7.53 persen dari sales [Davis, 1988]. Sedang di Inggris 70% dari biaya logistik adalah untuk distribusi [Murray et.al., 1997]. Pada tingkat nasional, biaya logistik diperkirakan sekitar 12 % dari Gross Domestic Product (GDP) suatu negara. Data IMF untuk tahun 1990 misalnya, menunjukkan bahwa biaya logistik di Indonesia mencapai 12 milyar dolar AS atau 12.8 % dari GDP pada tahun tersebut [Bowersox and Closs, 1996].

Dengan adanya perkembangan teknologi yang ada sekarang ini telah memungkinkan pengembangan produk baru bisa berlangsung dengan cepat. Kompetisi di pasar menjadi sangat ketat dan pemasaran menjadi lebih kompleks. Hal ini semakin menuntut adanya sistem distribusi yang terintegrasi.

Di Indonesia, kemelut ekonomi yang ada sekarang ini telah membawa dampak yang begitu luas pada banyak aspek kehidupan masyarakat, termasuk distribusi barang, terutama distribusi kebutuhan bahan pokok masyarakat. Terganggunya ketersediaan bahan pokok dengan harga yang terjangkau masyarakat luas telah membuat masalah distribusi menembus aspek lain diluar ekonomi, misalnya keamanan dan politik. Sehingga bagi Indonesia masalah distribusi sekarang ini telah menjadi isyu nasional yang sangat mendesak untuk dipecahkan secara mendasar.


2. Jaringan Sistem Distribusi Barang

Jaringan sistem distribusi barang secara umum dapat dinyatakan seperti Gambar. Dalam sistem jaringan distribusi barang, barang dari sumber pasok ( pabrik, pemasok, pelabuhan) harus dikirim ke konsumen ( retail, pabrik, rumah tangga ) dalam jumlah dan waktu yang tepat, biaya pengiriman yang wajar, dan kondisi barang yang baik.

Perusahaan bisa menempuh kebijaksanaan untuk menangani sendiri sistem distribusi barangnya, menyerahkan pada intermediary, atau kombinasi dari keduanya. Barang dari pabrik bisa langsung dikirim ke konsumen, ke gudang regional, maupun ke field warehouses.

Demikian halnya dengan konsumen, mereka bisa dikirim barang dari pabrik, dari gudang regional maupun field warehouses. Informasi dalam sistem jaringan distribusi barang terutama mengalir dari konsumen ke field warehouses, gudang regional, dan pabrik. Sedang barang mengalir kearah yang sebaliknya.


3. Perancangan Dan Pengelolaan Sistem Distribusi Barang

Banyak literatur yang sudah membahas perancangan dan pengelolaan sistem jaringan barang [misalkan Ballou, 1992; Gattorna, 1996; Gattorna dan Walters, 1996]. Akan tetapi hampir semuanya melihat dari perspektip perusahaan. Jarang yang membahas dari perspektip yang lebih luas misalnya nasional. Dalam perspektip nasional, khususnya di Indonesia sekarang ini, perancangan dan pengelolaan sistem jaringan distribusi barang harus memperhitungkan dimensi yang lebih luas lagi.

Efisiensi ekonomi bukanlah satu-satunya criteria keberhasilan yang harus dicapai. Dimensi-dimensi lain diluar ekonomi seperti ketersediaan barang secara luas dengan harga yang rasional, kesempatan yang sama bagi produsen untuk bisa akses ke pasar, tampaknya harus juga menjadi pertimbangan penting dalam perancangan sistem jaringan distribusi.

Untuk itu dalam makalah ini penulis berusaha menyampaikan suatu model perancangan dan pengelolaan sistem distribusi barang yang memperhitungkan tidak hanya kepentingan perusahaan dan konsumen tapi juga kepentingan nasional.

Tahap-tahapan perancangan dan pengelolaan sistem distribusi barang dapat dijelaskan sebagai berikut:


Action A : Audit sistem distribusi yang ada sekarang

Untuk dapat merancang sistem distribusi barang yang tangguh dapat dimulai dengan mengaudit apakah sistem yang ada sekarang sudah baik atau belum. Kebaikan dari sistem distribusi yang ada akan diaudit terhadap stakeholder requirement dan external monitor.

Ini adalah konsep yang dikembangkan oleh team riset di Centre for Strategic Manufacturing – Strathclyde University untuk perancangan sistem baru pengukuran kinerja perusahaan [Suwignjo et.al., 1998]. Untuk sistem distribusi barang di Indonesia, stakeholder dari sistem tersebut dan kebutuhannya

Audit juga akan melihat bagaimanakah kinerja dari para pesaing dan best practices dalam hal pemenuhan stakeholder requirement. Dari hasil audit akan diketahui gap apa yang ada. Berdasarkan gap yang ada mission dan objectives dari sistem distribusi akan ditetapkan.

Karena penetapan mission dan objectives ini sudah memperhitungkan kebutuhan dari para stakeholder, pesaing, dan best practices, maka diharapkan sistem distribusi yang dirancang akan mampu bersaing dengan para kompetitornya.


Produsen barang yang didistribusikan Keuntungan yang diberikan oleh sistem distribusi pada produsen
Konsumen Customer Service ( pelayanan konsumen) yang tinggi
Shareholder dari pemilik sistem distribusi Keuntungan jangka pendek dan jangka panjang dari sistem distribusi
Pemerintah Tersedianya barang di seluruh pelosok Indonesia dengan harga yang rasional, kesempatan yang sama bagi pelaku bisnis (terutama pengusaha kecil dan koperasi) untuk dapat akses ke end customer, terpeliharanya kelestarian lingkungan, dll.
Karyawan distributor Employee satisfaction



Action B : Penetapan mission dan objectives

Dengan memperhitungkan kebutuhan para stakeholder, external monitor, dan hasil audit, mission statement dan objective dari sistem distribusi dapat ditetapkan. Misalkan untuk Indonesia mission statement dari sistem distribusi yang ada bisa dinyatakan sebagai berikut:

Misi Sistem Distribusi Barang Indonesia:

Menjamin tersedianya barang pada tempat, waktu, dan biaya yang tepat, dengan kondisi barang seperti yang diinginkan, serta menjamin tersedianya kesempatan yang sama bagi para pelaku bisnis terutama pengusaha kecil dan koperasi, untuk secara luas dapat akses ke masyarakat pengguna.

Objectives bisa ditetapkan dengan menjabarkan mission statement secara lebih detail.


Action C : Perumusan strategi distribusi dan pembangun sisten jaringan distribusi

Perumusan strategi distribusi harus dikaitkan dengan pencapaian dari mission dan objectives.
bagaimana strategi distribusi dapat dirumuskan dengan mengacu pada pencapaian objective yang telah ditetapkan.

Disamping mengacu pada pencapaian objectives sistem distribusi, perumusan strategi distribusi harus juga disesuaian dengan strategi pemasaran dari produsen barang dan strategi pelayanan konsumen. Dalam perumusan strategi distribusi akan mencakup perumusan strategi inventory, strategi pergudangan, strategi transport, dan strategy sistem informasi.

Jika strategi distribusi yang mencakup strategi inventory, strategy pergudangan, strategi transport, dan strategi informasi sudah ditetapkan, strategi harus direalisasikan kedalam bentuk pembangunan jaringan sistem distribusi. Untuk mengimplementasikan masing-masing strategy tersebut beberapa keputusan yang harus diambil dan dilaksanakan dapat dilihat pada Tabel 2.


Action D: Pengoperasian dan pengendalian sistem jaringan distribusi

Tiga action yang sudah dibahas sebelumnya adalah membahas mengenai masalah strategis dari sistem distribusi barang. Action D akan membahas masalah operasional dari sistem distribusi barang.

mStrategi inventory Jumlah persediaan barang pada masing-masing gudang
Strategi pergudangan Jumlah gudang, lokasi gudang, ukuran gudang
Strategi transport Alat transportasi yang digunakan, ukuran, jumlah
Strategi sistem informasi Rancangan sistem informasi distribusi yang digunakan


Ada empat sistem pendukung yang sangat penting untuk dapat melaksanakan pengoperasian dan pengendalian sistem distribusi barang dengan baik. Keempat sistem pendukung tersebut adalah :

Distribution Planning and Control (DPC)
Operating Procedure (OP)
Performance Measurement System and Audit, dan
Sistem Informasi Distribusi.

Keempat hal tersebut adalah merupakan perwujudan dari keempat strategi yang menyusun strategi distribusi

Distribution Planning and Control (DPC) merencanakan semua operasi dari sistem distribusi yang meliputi :

Inventory :
Berapa stock barang yang harus disimpan di masing-masing gudang,
Kapan stock akan ditambah, berapa akan ditambah,
Dari pabrik mana barang akan diambil,
Dari gudang mana barang akan diambil untuk dikirimkan ke konsumen,
dll.

Pergudangan :
Barang apa yang akan disimpan pada masing-masing gudang,
Kapan dan bagaimana stock kontrol akan dilakukan,
dll.

Transport :
penggunaan masing-masing alat transport,
routing,
dll.

Operating procedure akan memberikan panduan pada pelaksana operasi bagaimana melaksanakan tahap-tahapan operasi yang baik.

Sistem informasi distribusi bertugas untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan mendistribusikan informasi-informasi yang diperlukan untuk operasi dan pengendalian sistem distribusi pada pihak-pihak yang memerlukan secara cepat dan akurat.

Performance Measurement Systen & Audit berfungsi untuk memberikan teknik bagaiamana kinerja dari sistem distribusi harus diukur dan dilaporkan pada manajemen sebagai bahan pengendalian operasi perusahaan. Dari pengukuran kinerja sistem distribusi akan diketahui apakah objectives dari sistem distribusi yang sudah ditetapkan sebelumnya dapat dicapai apa tidak.

Jika objectives dari sistem distribusi sudah dapat dicapai maka sistem yang ada perlu dipelihara dan dilakukan perbaikan secara terus menerus ( continuous improvement ). Sedangkan jika objectives dari sistem distribusi tidak dapat dicapai, tindakan pengendalaian harus secepatnya diambil.

Tindakan pengendalian yang diambil bisa bersifat opersional atau strategis

4. Prinsip-prinsip Sistem Distribusi Yang Tangguh

Pengimplementasikan konsep perancangan dan pengelolaan sistem distribusi seperti dinyatakan oleh Gambar 2 akan bisa berjalan dengan baik jika mengimplementasikan juga prinsip-prinsip distribusi berikut ini.

Prinsip 1: Organisasikan sistem distribusi secara komprehensip dan terintegrasi

Sistem distribusi melibatkan banyak pihak (produsen, perusahan distribusi, warehouses, retailer, pemerintah) yang tersebar di daerah yang luas. Pengorganisasian sistem semacam itu adalah dilematis. Dengan banyak nya pihak yang terlibat dan tersebar diberbagai daerah akan menyulitkan untuk koordinasi.

Dari pertimbangan ini akan lebih baik kalau sistem diorganisir menggunakan konsep desentralisasi. Akan tetapi, sistem desentralisasi akan mengancam tercapainya optimalisasi secara keseluruhan. Desentralisasi cenderung mengejar tercapainya tujuan sub-orgasinasi dengan mengorbankan tercapainya tujuan organisasi secara keseluruhan.

Untuk itu pengorganisasian dari sistem distribusi sebaiknya dilakukan dengan menggabungkan konsep sentralisasi/desentalisasi. Pengorganisasian secara sentralisasi berarti bahwa penanganan sistem inventory, pergudangan, dan transportasi harus dibawah pengendalian satu business unit, sehingga integrasi dari ketiga operasi tersebut dapat dicapai semaksimal mungkin dan tujuan perusahaan secara keseluruhan bisa dicapai dengan lebih baik.

Akan tetapi pada tingkat aktivitas perlu diteliti aktivitas-aktivitas yang tidak banyak kaitan dan pengaruhnya dengan aktivitas lain, dan keahlian serta informasi yang dibutuhkan untuk mengambil putusan tersedia, aktivitas-aktivitas tersebut bisa diserahkan pengelolaan pada pejabat di tingkat lokal .Desentralisasi akan berjalan dengan lebih baik jika sistem informasi distribusi sangat mendukung.


Prinsip 2 : Berikan perhatian yang paling besar pada Sumber Daya Manusia

Bagaimanapun baiknya sistem jaringan distribusi barang yang dibuat, tanpa didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdedikasi tinggi rasanya sulit untuk dapat berhasil. Distribusi adalah industri pelayanan jasa.

Pada jenis industri ini kualitas pelayanan konsumen dituntut lebih tinggi dibandingkan industri manufaktur, meskipun pelayanan konsumen industri jasa lebih sulit dibanding pelayanan industri manufaktur.

Sebagai contoh konsumen yang membeli barang manufaktur dan ternyata barangnya cacat kulaitas, konsumen bisa dengan cepat diberi barang baru yang ada di stock. Akan tetapi jika konsumen menerima pengiriman barangnya terlambat dan barang dalam keadaan rusak, perusahaan distribusi tidak dapat dengan mudah memperbaikinya. Karena perusahaan distribusi tidak bisa memutar waktu balik dan belum tentu mempunyai persediaan barang yang sama.

Adalah sangat penting untuk menekankan pada semua karyawan yang ada pentingnya arti kualitas pelayanan bagi kelangsungan hidup perusahaan. Recruiting, education, training, job enrichment, incentive scheme semuanya harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan.


Prinsip 3 : Manfaatkan seluas-luasnya kekuatan dari sistem informasi

Daerah operasi dari sistem distribusi barang meliputi area yang sangat luas. Fasilitas, barang, personil, dan putusan yang harus diambil tersebar dimana-mana. Untuk bisa mengambil putusan yang tepat dan cepat ketersediaan informasi yang akurat di semua area menjadi sangat penting sekali.

Lebih-lebih lagi seringkali keputusan harus diambil secara mendadak dengan memperhitungkan semua kondisi yang ada di banyak tempat. Untuk itu sistem distribusi yang tangguh harus didukung oleh jaringan sistem informasi yang handal.


Prinsip 4 : Jalin kemitraan yang kuat dengan pihak-pihak yang terlibat dalam distribusi

Distribusi mempunyai arti yang sangat strategis bagi produsen barang. Karena distribusi merupakan ujung tombak dari pemasarannya. Produsen tidak akan mau mempercayakan distribusi barangnya pada pihak lain kalau mereka tidak yakin betul dengan iktikad dan kualitas pelayanan dari perusahaan distribusi. Begitu pentingnya arti distribusi bagi produsen, tampaknya ikatan kerjasama bisnis yang dinyatakan dengan kontrak jangka pendek saja tidak cukup. Strategic alliances jangka panjang harus dilakukan.

Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk membentuk strategic alliance ini. Di Jepang ( sistem distribusi barang di Jepang terkenal tidak efisien ) strategic alliance dilakukan dengan jalan produsen menaruh saham pada perusahaan distribusi dan menempatkan manajer pemasarannya di setiap kota besar sebagai anggota dari board of director dari local distributor [Martin et. al., 1998]. Senior executive dari produsen paling sedikit satu tahun sekali mengunjungi distributor untuk mengecek komitmennya. Sedang distributor mengunjungi kantor pusat atau pabrik dari produsen untuk meyakinkan bahwa dia diperlakukan sebagai bagian darai anggota keluarga besar.

Strategic alliances bisa juga dilakukan dengan jalan share value dan strategic objectives antara pihak-pihak yang terlibat dalam distribution channel. Pada tingkat operasional, produsen dan distributor bisa membuat Production Planning & Control dan Distribution Planning & Control secara bersama-sama. Hal ini akan mensinkronkan rencana kerja mereka dan memepererat kemitraan.


Prinsip 5 : Gunakan ukuran kinerja finansial dan non-finansial

Konsep baru dari sistem pengukuran kinerja perusahaan telah membuktikan bahwa penilaian kinerja perusahaan berdasarkan ukuran finansial saja tidak cukup [Dixon et. al., 1990; Kaplan and Norton, 1996].

Kinerja dari sistem distribusi harus diukur dengan ukuran-ukuran kinerja yang seimbang antar finansial dan nonfinansial. Beberapa contoh ukuran kinerja yang bisa dipakai adalah sebagai berikut:

Untuk kepentingan pemegang saham distributor : profit, harga saham, dll.
Untuk kepentingan manajemen distributor : turnover, ROI, produktivitas, dll.
Untuk kepentingan konsumen : order cycle time, consistency and reliability of delivery, inventory availability, order-size constraint, ordering convinience, delivery time and flexibility, invoicing procedure and accuracy, complaints procedure, condition of goods, order status information, number of complaint, dll.
Untuk kepentingan karyawan dari distributor : employee satisfaction, dll.
Untuk kepentingan pemerintah : ketersediaan barang di semua darerah, perbedaan harga barang di berbagai daerah, kesempatan industri kecil dan koperasi dapat akses ke end user, dll.

Prinsip 6 : Terapkan prinsip-prinsip ekonomi dibidang inventory, transportasi, dan pemrosesan informasi

Telah terbukti secara luas di praktek lapangan bahwa beberapa prinsip dapat diterapkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dari distribusi yang meliputi [Gill and Allerheilegen, 1996] :

1. Prinsip ekonomi di bidang transportasi:

Biaya transportasi per unit berat per unit jarak akan lebih murah jika pengiriman dilakukan jumlah besar dan jarak jauh ( principle of transportation cost ).
Akan lebih efisien jika pengiriman barang dipisahkan denganpengiriman berkas-berkasnya ( separation principle ).
Akan lebih murah menirim barang sebelum dirakit dalam palet, atau kontainer dibanding mengirim barang yang sudah dirakit ( unit load principle ).

2. Prinsip ekonomi di bidang inventory:

Jumlah inventory akan minimum jika slow moving product disimpan ditempat ( Selective stocking principle ).
Diferensiasi produk hendaknya ditunda sejauh mungkin ( principle of postponent ).

3. Prinsip ekonomi dari pemrosesan informasi:

Efisiensi dari aliran barang akan meningkat jika pengumpulan dan pengolahan data dilakukan secara terpusat kemudian didistribusikan ke cabang-cabang ( uncertainty absorption principle).
Principle of data compatibility.

Co-ordination principle.


5. Peranan Koperasi Dalam Sistem Distribusi Barang

Bisakah koperasi memegang peranan penting dalam sistem distribusi barang di Indonesia?

Menjawab pertanyaan ini lebih sulit dibandingkan dengan menjawab pertanyaan ‘Bisakah koperasi menjadi soko guru perekonomian nasional?’. Karena program koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional sudah lama dicanangkan dan diusahakan. Dan kita semua sudah tahu hasilnya. Di bidang distribusi rasanya belum pernah dicanangkan secara nasional. Tak seoranpun akan tahu jawabnya sampai hal tersebut benar-benar dilaksanakan.

Pada sub-bab ini kan disajikan keahlian-keahlian apa sajakah yang mentukan keberhasilan dari profesional di bidang logistik dan distribusi. Jika kita menginginkan koperasi mampu memegang peranan penting dalam sistem distribusi barang nasional, persayaratan minimumnya adalah kita harus melengkapi koperasi dengan keahlian-keahlian yang dibutuhkan tersebut.

Murray et. al. (1997) melakukan penelitian untuk mengetahui keahlian apa saja yang menentukan keberhasiln profesional di bidang logistik dan distribusi. Murray dkk. mengirimkan questionnaires ke anggota dari Institute of Logistic. Berdasarkan literature review dan diskusi yang intensip dengan profesional dibidang logistik dan distribusi, Murray dkk. menyusun questionnaires untuk mengidentifikasikan skill dan knowledge apa yang menentukan keberhasilan profesional di bidang logistik dan distribusi.

Mereka mengelompokkan faktor-faktor tersebut kedalam tiga kriteria yaitu : ketrampilan dan pengenatuan di bidang bisnis – 44 faktor; ketrampilan dan pengetahuan di bidang logistik – 43 faktor; ketrampilan dan pengetahuan di bidang manajemen/personal 48 faktor. Dari hasil pengolahan data didapatkan bahwa 10 faktor terpenting yang mempengaruhi keberhasilan profesional di bidang logistik dan distribusi dapat dilihat pada Tabel 3:


Tabel 3. Faktor-faktor yang menentukan keberhasilan profesional di bidang logistik dan distribusi.

No Factor Criteria
1 Communication – written/verbal Management
2 Lead, influence,and work with others Management
3 Problem solving Business Business
4 Customer service Distribution Distribution
5 Common sense/practical Management
6 Proactive/inisiative Management
7 Numerate Business
8 Integrity/honesty Management
9 Professionalism Management
10 Prioritise Business

Dari hasil penelitan tersebut tampak bahwa keberhasilan profesional logistik dan distribusi banyak ditentukan oleh ketrampilan dan pengetahuannya nya di bidang general management dibanding dengan ketrampilannya di bidang logistik dan distribusi. Akan tetapi perlu diingat bahwa responden dari penelitian ini tingkat manajer. Hasil penelitian ini ternyata konsisten dengan penelitian lain [Lennon dan Zweers, 1994].

Jadi jika diinginkan koperasi bisa memegang peranan yang aktip dalam sistem distribusi barang di Indonesia para manajer koperasi paling tidak harus dibekali dengan ketrampilan dan pengetahuan seperti yang ditunjukkan oleh Tabel 3 diatas.


6. Kesimpulan

Masalah distribusi barang di Indonesia, terutama distribusi barang kebutuhan bahan pokok, telah menjadi isyu nasional yang segera harus dipecahkan secara mendasar sekarang ini. Kemelut ekonomi yang tampaknya tidak akan selesai dalam waktu dekat ini, telah memperburuk situasi. Ketidaktersediaan kebutuhan bahan pokok dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat luas bisa memancing kerusuhan masal.

Makalah ini menyajikan framework dari perancangan sistem distribusi barang yang tidak hanya memperhitungkan masalah ekonomis dari kepentingan produsen, distributor, dan retailer, tetapi juga kepentingan masyarakat secara luas dan kepentingan pemerintah untuk menjaga stabilitas nasional di bidang ekonomi dan keamanan.

Prinsip-prinsip perancangan dan pengelolaan distribusi barang yang tangguh juga disampaikan untuk dapat membantu dalam implementasi dari framework tersebut. Akan tetapi penulis sangat yakin, bahwa penyelesaian masalah distribusi barang di Indonesia akan amat sangat lebih kompleks dan lebih sulit, dibandingkan dengan apa yang dapat disajikan dalam makalah, termasuk makalah ini.

Akan tetapi penulis juga amat yakin bahwa dengan kesadaran, keterbukaan, iktikad baik, kejujuran, dan kerja keras dari semua pihak yang terlibat dalam distribusi barang (produsen, distributor, wholesaler, retailer, pemilik gudang swasta, dan pemerintah) suatu sistem distribusi barang yang tangguh dan adil dapat direalisasikan di Indonesia.

sumber : http://netseminar.tripod.com

0 komentar: